Apa jenis pelanggaran pemilu yang bisa dilaporkan ke Bawaslu?
Bawaslu menerima laporan pelanggaran pemilu meliputi: politik uang (money politics), kampanye di luar jadwal atau di tempat terlarang, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, intimidasi pemilih, manipulasi daftar pemilih, kecurangan penghitungan suara, dan netralitas ASN atau TNI yang dilanggar.
Bagaimana cara melaporkan pelanggaran pemilu ke Bawaslu?
Laporan disampaikan ke Bawaslu setempat paling lambat 7 hari sejak diketahui. Sertakan: identitas pelapor, uraian pelanggaran, pihak yang dilaporkan, waktu dan tempat, serta bukti-bukti (foto, video, rekaman). Laporan juga bisa disampaikan melalui portal.bawaslu.go.id.
Apa perbedaan antara pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, dan sengketa hasil?
Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang melanggar ketentuan pemilu (ditangani Bawaslu). Sengketa pemilu adalah perselisihan antar peserta atau antara peserta dengan penyelenggara (ditangani Bawaslu). Sengketa hasil pemilu adalah perselisihan tentang perolehan suara (ditangani Mahkamah Konstitusi).
Berapa batas waktu mengajukan sengketa hasil pemilu ke MK?
Sengketa hasil pemilu legislatif harus diajukan ke MK paling lambat 3x24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu. Sengketa hasil pilpres paling lambat 3 hari. Batas waktu ini sangat ketat dan tidak dapat diperpanjang. Keterlambatan mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima.
Apa kewenangan Bawaslu dalam menangani sengketa pemilu?
Bawaslu berwenang: menerima dan menyelesaikan laporan pelanggaran pemilu, memediasi sengketa antar peserta pemilu, merekomendasikan sanksi kepada KPU dan peserta pemilu, dan menyidangkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu bersama DKPP.
Apa itu DKPP dan bagaimana mengadu pelanggaran etik penyelenggara pemilu?
DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) adalah lembaga yang menangani pelanggaran kode etik KPU, Bawaslu, dan jajarannya. Pengaduan dapat diajukan ke dkpp.go.id oleh siapapun yang mengetahui pelanggaran etik. DKPP dapat menjatuhkan sanksi peringatan hingga pemberhentian.
Siapa yang bisa mengajukan permohonan sengketa hasil ke MK?
Yang berhak mengajukan: pasangan calon dalam pilpres/pilkada, partai politik peserta pemilu legislatif (bukan perseorangan), dan calon anggota DPD. Calon anggota DPR atau DPRD tidak dapat mengajukan sendiri melainkan harus melalui partainya ke MK.
Apakah pemantau independen boleh mengawasi pemungutan suara?
Ya. UU Pemilu memperbolehkan pemantau domestik maupun internasional yang terakreditasi mengawasi pemilu. Pemantau harus mendaftar ke KPU. Warga juga berhak menjadi saksi dari partai atau calon untuk mengawasi penghitungan suara di TPS.
Apa yang harus dilakukan jika suara saya dihilangkan atau dimainkan?
Jika Anda menemukan suara Anda tidak tercatat dalam DPT atau ada manipulasi data, segera laporkan ke Bawaslu setempat dengan bukti-bukti yang ada. Simpan formulir C-hasil (formulir penghitungan suara di TPS) sebagai bukti. Pelanggaran ini dapat ditindaklanjuti secara pidana maupun administrasi.
Bagaimana uplaw.ai membantu saya dengan sengketa pemilu di Indonesia?
Ceritakan kecurangan atau sengketa pemilu yang Anda temui di chat. uplaw.ai membantu menyiapkan laporan tertulis ke Bawaslu, mendokumentasikan bukti-bukti pelanggaran, dan menjelaskan prosedur pengajuan sengketa hasil ke MK bagi peserta pemilu yang dirugikan.
Gratis untuk memulai
Ada kecurangan pemilu? Ceritakan kepada uplaw.ai.
Tanpa perlu akun. uplaw.ai membantu menyiapkan laporan ke Bawaslu.