Apa kemudahan perizinan yang diberikan kepada UMKM berdasarkan UU Cipta Kerja?
UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 menyederhanakan perizinan UMKM melalui OSS (Online Single Submission). UMKM hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sekaligus sebagai izin usaha dan SNI. Tidak ada persyaratan modal minimum untuk mendirikan usaha perseorangan.
Bagaimana cara mendaftarkan UMKM melalui OSS?
Daftar melalui oss.go.id menggunakan NIK. Isi data usaha meliputi bidang usaha (KBLI), lokasi, dan skala usaha. NIB akan diterbitkan otomatis. UMKM risiko rendah hanya perlu NIB tanpa sertifikasi tambahan. Seluruh proses digital dan gratis.
Apa perlindungan UMKM dari persaingan usaha tidak sehat?
UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU melindungi UMKM dari praktik monopoli, kartel, dan persaingan tidak sehat oleh usaha besar. UMKM dapat melaporkan dugaan pelanggaran persaingan usaha ke KPPU melalui kppu.go.id secara gratis.
Bagaimana UMKM mendapatkan akses kredit dan pembiayaan?
UMKM berhak mengakses KUR (Kredit Usaha Rakyat) bersubsidi pemerintah melalui bank-bank yang ditunjuk dengan bunga 6% per tahun. Program BPUM (Bantuan Pelaku Usaha Mikro) juga tersedia. UMKM juga bisa mengakses pembiayaan dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir).
Apa yang bisa dilakukan UMKM jika ditipu oleh mitra bisnis?
UMKM yang ditipu mitra bisnis dapat: mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri, mengajukan somasi tertulis untuk penyelesaian di luar pengadilan, menggunakan mediasi komersial, atau melaporkan ke Polri jika terdapat unsur penipuan pidana.
Bagaimana UMKM melindungi nama merek dan produknya?
Daftarkan merek dagang ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) di dgip.go.id. Biaya pendaftaran merek untuk UMKM lebih murah dengan tarif khusus. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum 10 tahun dan dapat diperpanjang. Tanpa pendaftaran, perlindungan merek sangat lemah.
Apa upaya hukum UMKM jika toko online mereka ditutup marketplace sepihak?
Jika marketplace menutup toko atau memblokir akun UMKM secara sepihak tanpa alasan jelas, UMKM dapat mengajukan keberatan ke layanan pelanggan marketplace, melaporkan ke BPSK atau Direktorat Perlindungan Konsumen Kemendag, dan mengajukan gugatan perdata jika kerugian signifikan.
Apakah UMKM berhak mendapat pendampingan hukum gratis?
Ya. UMKM yang tidak mampu berhak mendapat bantuan hukum gratis dari OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang terakreditasi BPHN. Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki program konsultasi hukum gratis bagi UMKM melalui PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu).
Apa perlindungan UMKM dari pungutan liar aparat daerah?
UMKM dilindungi dari pungutan liar berdasarkan UU Cipta Kerja yang menyederhanakan perizinan dan mengurangi celah pungli. Pungli oleh aparat dapat dilaporkan ke Satgas Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) melalui lapor.go.id atau menghubungi 198.
Bagaimana uplaw.ai membantu saya dengan perlindungan hukum UMKM di Indonesia?
Ceritakan masalah hukum UMKM Anda di chat. uplaw.ai membantu menyiapkan dokumen pendaftaran OSS, surat somasi kepada mitra bisnis yang wanprestasi, laporan ke KPPU atas persaingan usaha tidak sehat, dan panduan pendaftaran merek dagang di DJKI.
Gratis untuk memulai
Ada masalah hukum UMKM? Ceritakan kepada uplaw.ai.
Tanpa perlu akun. uplaw.ai membantu menyiapkan dokumen perizinan dan sengketa UMKM.