Apa saja hak subjek data berdasarkan UU PDP 2022?
UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak kepada subjek data untuk: mengakses data pribadinya, memperbaiki data yang tidak akurat, menghapus data (right to be forgotten), menarik persetujuan (consent), mengajukan keberatan atas pemrosesan data, dan mendapat kompensasi atas pelanggaran.
Data pribadi apa yang dilindungi UU PDP Indonesia?
UU PDP melindungi data pribadi umum (nama, alamat, kontak, data keuangan, data sosial) dan data pribadi spesifik yang sensitif (data kesehatan, biometrik, genetik, pandangan politik, agama, keyakinan, data anak, dan data kriminal). Pemrosesan data spesifik memerlukan perlindungan lebih ketat.
Apa kewajiban pengendali data (controller) berdasarkan UU PDP?
Pengendali data wajib: memperoleh consent yang sah sebelum memproses data, menggunakan data sesuai tujuan yang dinyatakan, menjaga keamanan data, memberitahukan subjek data jika terjadi kebocoran dalam 14 hari, menunjuk DPO (Data Protection Officer) untuk pemrosesan skala besar, dan menghapus data jika diminta.
Apa sanksi bagi pengendali data yang melanggar UU PDP?
Sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan di Indonesia. Sanksi pidana untuk penggunaan data tanpa izin dipidana penjara 4-6 tahun dan denda Rp4-6 miliar. Korporasi yang melanggar mendapat denda pidana diperberat 10 kali lipat ditambah sanksi tambahan.
Apa yang harus dilakukan jika data pribadi saya bocor?
Jika Anda mengetahui data pribadi Anda bocor: ubah password segera, aktifkan autentikasi dua faktor, pantau aktivitas akun keuangan, laporkan ke pengendali data untuk meminta klarifikasi dan kompensasi, dan laporkan ke Kominfo melalui aduan.kominfo.go.id jika pengendali tidak merespons.
Bagaimana cara mengajukan permintaan penghapusan data (right to be forgotten)?
Ajukan permintaan tertulis kepada pengendali data melalui kontak yang tertera di kebijakan privasi mereka. Sertakan identitas Anda, data spesifik yang ingin dihapus, dan alasan permintaan. Pengendali data wajib merespons dalam 30 hari. Penolakan tanpa alasan yang sah dapat dilaporkan ke Kominfo.
Apakah consent di website dan aplikasi perlu memenuhi syarat khusus?
Ya. UU PDP mensyaratkan consent yang sah harus: diberikan secara bebas tanpa paksaan, spesifik untuk tujuan tertentu, diinformasikan dengan jelas, dan dapat ditarik kapan saja. Consent pre-checked (sudah dicentang otomatis) atau bundled consent (consent satu untuk semua) tidak memenuhi syarat UU PDP.
Apa peran Kominfo dalam penegakan UU PDP di Indonesia?
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah otoritas pengawas UU PDP sementara lembaga pengawas independen belum terbentuk. Kominfo menerima pengaduan pelanggaran data, melakukan investigasi, dan dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pengendali data yang melanggar.
Bagaimana UU PDP melindungi data anak di Indonesia?
Data anak (di bawah 18 tahun) mendapat perlindungan lebih ketat. Pemrosesan data anak memerlukan consent dari orang tua atau wali. Platform digital wajib memverifikasi usia pengguna dan tidak boleh memproses data anak untuk profiling komersial. Pelanggaran perlindungan data anak mendapat sanksi lebih berat.
Bagaimana uplaw.ai membantu saya dengan perlindungan data pribadi di Indonesia?
Ceritakan situasi pelanggaran data yang Anda alami di chat. uplaw.ai membantu menyiapkan permintaan akses atau penghapusan data ke pengendali data, pengaduan ke Kominfo, dan dokumen klaim kompensasi atas kerugian akibat pelanggaran data pribadi Anda.
Gratis untuk memulai
Data pribadi Anda bocor atau disalahgunakan? Ceritakan kepada uplaw.ai.
Tanpa perlu akun. uplaw.ai membantu menyiapkan pengaduan pelanggaran data pribadi.