Pelanggaran apa saja yang bisa dilaporkan ke Komnas HAM?
Komnas HAM menerima pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara (aparat, pejabat) atau pihak swasta, meliputi: hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berkumpul, hak atas keadilan, hak ekonomi sosial budaya, dan pelanggaran HAM berat.
Bagaimana cara mengajukan pengaduan ke Komnas HAM?
Pengaduan dapat disampaikan melalui komnas.ham.go.id, mengirim surat ke Kantor Komnas HAM, atau datang langsung ke kantor Komnas HAM di Jakarta atau perwakilan daerah. Sertakan identitas, uraian kejadian, pihak yang diduga melanggar, dan bukti-bukti yang ada.
Apa yang membedakan pelanggaran HAM biasa dengan pelanggaran HAM berat?
Pelanggaran HAM berat berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara sistematis atau meluas. Kasus ini ditangani Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM biasa (tidak sistematis) ditangani Komnas HAM dan dapat dilimpahkan ke pengadilan umum.
Berapa lama Komnas HAM menangani pengaduan?
Komnas HAM akan mengklasifikasi pengaduan dan menentukan mekanisme penanganan. Untuk mediasi, proses berlangsung hingga 30 hari. Untuk pemantauan dan penyelidikan, prosesnya lebih panjang tergantung kompleksitas kasus. Penyelidikan pelanggaran HAM berat tidak ada batas waktu.

Apa kewenangan Komnas HAM dalam penyelidikan pelanggaran HAM?
Komnas HAM berwenang: memeriksa dan menyelidiki pelanggaran HAM, memanggil pihak terkait, meminta keterangan dari pejabat negara, merekomendasikan kasus ke aparat penegak hukum, dan menangani mediasi antara pihak yang bersengketa atas dugaan pelanggaran HAM.
Apa yang dapat dilakukan Komnas HAM terhadap pelanggar HAM?
Komnas HAM dapat memberikan rekomendasi kepada DPR, Presiden, Kapolri, atau Jaksa Agung. Untuk pelanggaran HAM berat, Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan awal sebelum dilimpahkan ke Jaksa Agung untuk penuntutan.
Bagaimana cara melaporkan pelanggaran HAM ke mekanisme PBB?
Individu yang hak-haknya dilanggar dapat melapor ke Dewan HAM PBB melalui mekanisme Special Procedures (pelapor khusus PBB), Universal Periodic Review (UPR), atau prosedur komunikasi individual komite perjanjian PBB seperti Komite HAM dan CAT jika Indonesia meratifikasi protokol optional.

Apakah keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu bisa mengajukan klaim?
Ya. Komnas HAM memiliki tim Pemantauan Pelanggaran HAM yang Berat untuk kasus-kasus historis. Keluarga korban dapat mengajukan permohonan kepada Komnas HAM. Pemerintah juga memiliki program pemulihan untuk korban pelanggaran HAM berat masa lalu meskipun mekanismenya masih terbatas.
Apa peran LSM HAM seperti KontraS dan YLBHI?
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) memberikan pendampingan hukum gratis, mendokumentasikan pelanggaran HAM, dan mengadvokasi kasus ke Komnas HAM, pengadilan, dan forum internasional.
Bagaimana uplaw.ai membantu saya dengan pelaporan pelanggaran HAM di Indonesia?
Ceritakan pelanggaran HAM yang Anda atau keluarga alami di chat. uplaw.ai membantu menyiapkan formulir pengaduan ke Komnas HAM, mendokumentasikan kronologi pelanggaran, dan memandu akses ke LSM HAM yang dapat memberikan pendampingan hukum gratis.

Gratis untuk memulai
Hak asasi Anda dilanggar? Ceritakan kepada uplaw.ai.
Tanpa perlu akun. uplaw.ai membantu menyiapkan pengaduan ke Komnas HAM.

