Apa perbedaan PKWT dan PKWTT dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia?
PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) adalah kontrak kerja untuk pekerjaan yang bersifat sementara, musiman, atau percobaan — dengan batas waktu maksimal 5 tahun total (sejak UU Cipta Kerja 2020). PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) adalah kontrak kerja tetap tanpa batas waktu. Karyawan tetap (PKWTT) mendapat perlindungan PHK penuh.
Kapan kontrak PKWT dianggap tidak sah dan beralih menjadi PKWTT?
PKWT dianggap batal demi hukum dan otomatis menjadi PKWTT jika: (1) Pekerjaan sebenarnya bersifat tetap/permanen; (2) Kontrak tidak dibuat tertulis; (3) Melebihi batas waktu maksimal; (4) Tidak didaftarkan ke Disnaker (kewajiban pascapendaftaran OSS); (5) Tidak mencantumkan masa percobaan secara sah.
Apa hak karyawan kontrak (PKWT) di Indonesia?
Karyawan PKWT berhak atas: upah sesuai UMK, jaminan sosial BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan), cuti tahunan (12 hari setelah 12 bulan bekerja), THR (tunjangan hari raya), uang kompensasi saat kontrak berakhir (menggantikan pesangon sejak UU Cipta Kerja), dan perlakuan yang sama dengan karyawan tetap untuk pekerjaan yang sama.
Apa itu uang kompensasi PKWT dan berapa besarannya?
Sejak UU Cipta Kerja 2020 dan PP 35/2021, karyawan PKWT yang kontraknya berakhir (tidak diperpanjang/diputus pengusaha) berhak atas uang kompensasi: 1/12 upah per bulan masa kerja. Contoh: masa kerja 12 bulan = 1 bulan upah; masa kerja 6 bulan = 0,5 bulan upah. Tidak berlaku jika karyawan mengundurkan diri.
Apakah ada masa percobaan dalam kontrak kerja Indonesia?
Masa percobaan hanya boleh ada dalam PKWTT, maksimal 3 bulan. Selama masa percobaan, upah minimal sama dengan UMK. PKWT tidak boleh disertai masa percobaan — jika ada, klausul percobaan tersebut batal demi hukum. Karyawan yang di-PHK dalam masa percobaan berhak atas upah sampai hari pemutusan.
Apakah outsourcing (alih daya) legal di Indonesia dan apa batasan-batasannya?
Outsourcing legal di Indonesia tetapi dibatasi. Sejak UU Cipta Kerja 2020, perusahaan dapat meng-outsource pekerjaan apa pun asalkan memenuhi syarat administratif. Perusahaan outsourcing wajib berbentuk PT dan mendapat izin. Karyawan outsourcing berhak atas hak-hak ketenagakerjaan yang sama, termasuk BPJS dan kompensasi.
Bagaimana cara mengadukan kontrak kerja yang tidak sah atau tidak sesuai hukum?
Adukan ke: Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker setempat dengan membawa dokumen kontrak, atau selesaikan melalui mediasi bipartit (dengan pengusaha langsung). Jika tidak selesai, ajukan ke mediator Disnaker atau konsiliator. Jika tetap tidak selesai, bawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). LBH atau advokat dapat membantu.
Apa yang terjadi jika perusahaan memutus kontrak PKWT sebelum waktunya?
Jika pengusaha memutus PKWT sebelum berakhir tanpa kesalahan karyawan, karyawan berhak atas: sisa upah sampai kontrak seharusnya berakhir, ditambah uang kompensasi. Jika karyawan yang mengundurkan diri sebelum berakhir, karyawan wajib mengganti kerugian sebesar sisa upah kontrak (kecuali dibebaskan pengusaha).
Apakah klausul non-kompetisi dalam kontrak kerja Indonesia mengikat?
Klausul non-kompetisi (larangan bekerja di perusahaan pesaing) diperbolehkan tetapi enforceability-nya terbatas di Indonesia. Pengadilan cenderung tidak menegakkan klausul yang terlalu luas, terlalu lama, atau tidak disertai kompensasi yang layak. UU Ketenagakerjaan tidak secara eksplisit mengatur ini sehingga bergantung pada penafsiran hakim.
Bagaimana uplaw.ai membantu saya dengan kontrak kerja tidak sah di Indonesia?
Ceritakan masalah kontrak kerja Anda — apakah PKWT yang sudah melampaui batas, kontrak yang tidak sesuai pekerjaan, uang kompensasi yang tidak dibayar, atau PHK di masa kontrak — dan uplaw.ai akan membantu Anda memahami hak-hak sebagai karyawan kontrak dan langkah yang perlu diambil.
Gratis untuk memulai
Ada masalah kontrak kerja? Ceritakan kepada uplaw.ai.
Tanpa akun. uplaw.ai membantu memahami hak karyawan kontrak dan mempersiapkan pengaduan atau dokumen yang diperlukan.