Apa saja program BPJS Ketenagakerjaan yang bisa diklaim?
BPJS Ketenagakerjaan mengelola empat program: (1) JHT (Jaminan Hari Tua) - tabungan yang dapat dicairkan saat pensiun, PHK, atau cacat; (2) JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) - perlindungan kecelakaan saat bekerja; (3) JKM (Jaminan Kematian) - santunan kematian bagi ahli waris; (4) JP (Jaminan Pensiun) - manfaat pensiun bulanan.
Bagaimana cara mencairkan JHT (Jaminan Hari Tua)?
JHT dapat dicairkan 100% jika: mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. Pencairan sebagian (10% atau 30%) dimungkinkan untuk persiapan pensiun atau pembelian rumah. Ajukan melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan KTP, kartu peserta, dan buku tabungan.
Apakah JHT bisa dicairkan setelah di-PHK sebelum usia pensiun?
Ya. Berdasarkan Permenaker No. 4 Tahun 2022, JHT dapat dicairkan 100% setelah 1 bulan pasca-PHK atau mengundurkan diri. Syaratnya: surat keterangan PHK dari perusahaan atau surat pengunduran diri, KTP, kartu BPJS Ketenagakerjaan aktif, dan buku tabungan.
Apa manfaat JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan cara klaimnya?
JKK menanggung biaya pengobatan kecelakaan kerja tanpa batas maksimum, santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) sebesar 100% upah selama 12 bulan pertama dan 50% selanjutnya, serta santunan cacat atau meninggal. Klaim diajukan oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan dalam 2x24 jam setelah kecelakaan.
Berapa santunan JKM (Jaminan Kematian) yang diterima ahli waris?
Santunan JKM terdiri dari: santunan kematian Rp 20 juta, biaya pemakaman Rp 10 juta, santunan berkala selama 24 bulan sebesar Rp 12 juta total. Klaim diajukan oleh ahli waris dalam 30 hari sejak kematian dengan menyerahkan akta kematian, KTP ahli waris, kartu peserta BPJS, dan akta nikah/akta lahir.
Apakah pengusaha yang tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan bisa dipidana?
Ya. Pengusaha yang tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan dapat dikenai sanksi administratif (teguran tertulis, denda 0,1% dari kekurangan iuran per bulan) hingga sanksi pidana penjara maksimal 8 tahun. Karyawan berhak melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau Dinas Sosial.
Apa yang harus dilakukan jika klaim BPJS Ketenagakerjaan ditolak?
Minta surat penolakan tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan penolakan. Jika tidak setuju, ajukan keberatan tertulis ke Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan dalam 30 hari. Jika masih ditolak, bawa kasus ke Ombudsman atau ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan hukum jaminan sosial.
Bisakah karyawan mandiri (bukan karyawan) mendaftar BPJS Ketenagakerjaan?
Ya. Pekerja mandiri, freelancer, dan pekerja informal dapat mendaftar sebagai peserta mandiri BPJS Ketenagakerjaan melalui program Bukan Penerima Upah (BPU). Iuran mulai Rp 36.800 per bulan untuk JHT dan JKM. Pendaftaran dapat dilakukan online di bpjsketenagakerjaan.go.id.
Apakah manfaat BPJS Ketenagakerjaan bisa diterima jika bekerja di luar negeri?
TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di luar negeri dapat mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan melalui kantor BPJS atau melalui PJTKI/agen penempatan. Manfaat JKK dan JKM tetap berlaku selama peserta aktif membayar iuran.
Bagaimana uplaw.ai membantu saya dengan klaim BPJS Ketenagakerjaan?
Ceritakan jenis klaim yang ingin diajukan — JHT, JKK, atau JKM — beserta situasi dan dokumen yang dimiliki. uplaw.ai membantu menyiapkan dokumen klaim, panduan pengajuan melalui aplikasi JMO, dan surat keberatan jika klaim ditolak oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Gratis untuk memulai
Ingin klaim BPJS Ketenagakerjaan? Ceritakan ke uplaw.ai.
Tanpa akun. uplaw.ai membantu menyiapkan dokumen klaim JHT, JKK, atau JKM dan panduan pengajuan ke BPJS Ketenagakerjaan.