uplaw.ai
Founder startup Indonesia mengurus dokumen hukum

Kerangka Hukum Startup Indonesia: UU Cipta Kerja, PT Perorangan, OSS, dan Pendanaan

Panduan lengkap aspek hukum startup di Indonesia — memilih bentuk badan usaha, izin OSS, kontrak karyawan, perlindungan IP, dan persiapan pendanaan investor.

📄UU Cipta Kerja · OSS · AHUPT Perorangan & PT biasaNIB & izin usaha

Apa bentuk badan usaha yang paling cocok untuk startup di Indonesia?

Untuk startup dengan satu pendiri dan skala awal, PT Perorangan (diatur UU Cipta Kerja) adalah pilihan paling efisien — bisa didirikan tanpa akta notaris dan tanpa modal minimum, didaftarkan online melalui AHU. Startup yang berencana menerima investasi eksternal sebaiknya menggunakan PT biasa karena lebih familiar bagi investor dan memungkinkan penerbitan saham berbeda kelas.

Bagaimana cara mendapatkan izin usaha startup melalui sistem OSS di Indonesia?

Izin usaha startup diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS) di oss.go.id. Proses dimulai dengan mendaftarkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang sekaligus berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan dan NPWP. Bergantung pada bidang usaha (KBLI), beberapa startup memerlukan izin sektoral tambahan.

Apa manfaat UU Cipta Kerja bagi startup Indonesia?

UU Cipta Kerja (UU 11/2020) dan aturan turunannya menyederhanakan perizinan melalui OSS, memperkenalkan PT Perorangan untuk UMKM, mengurangi persyaratan modal minimum, mempermudah akses permodalan, dan memberikan insentif pajak bagi startup tertentu. UU ini juga mempermudah rekrutmen melalui kontrak PKWT yang lebih fleksibel.

Apakah startup Indonesia perlu mendaftarkan kekayaan intelektualnya?

Sangat dianjurkan. Startup sebaiknya mendaftarkan merek dagang di DJKI untuk melindungi brand, mendaftarkan paten jika memiliki teknologi unik, dan mendaftarkan hak cipta untuk kode perangkat lunak. Kekayaan intelektual yang terdaftar meningkatkan valuasi startup dan penting saat negosiasi pendanaan.

Founder startup Indonesia mengurus perizinan usaha

Bagaimana struktur saham dan perjanjian pemegang saham startup di Indonesia?

Struktur saham startup diatur dalam Anggaran Dasar PT dan dapat mencakup saham biasa dan saham preferen. Perjanjian Pemegang Saham (SHA) mengatur hak veto, anti-dilusi, tag-along, drag-along, dan hak informasi. Dokumen ini kritis dalam putaran pendanaan dan perlu dibuat dengan hati-hati bersama notaris.

Apa ketentuan PKWT untuk karyawan startup di Indonesia?

Berdasarkan UU Cipta Kerja, PKWT (kontrak kerja waktu tertentu) dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tidak tetap dengan durasi maksimal 5 tahun termasuk perpanjangan. PKWT wajib didaftarkan secara online ke Disnaker dalam 3 hari kerja setelah penandatanganan, dan karyawan PKWT berhak atas kompensasi saat kontrak berakhir.

Apakah startup Indonesia bisa menerima investasi dari investor asing?

Ya, dengan memperhatikan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang telah digantikan oleh Daftar Prioritas Investasi. Bidang usaha tertentu tertutup atau terbatas bagi asing. Startup yang menerima investasi asing harus memperhatikan struktur kepemilikan, laporan LKPM ke BKPM, dan ketentuan devisa dari Bank Indonesia.

Tim startup Indonesia mendiskusikan struktur hukum perusahaan

Apa sanksi hukum jika startup Indonesia beroperasi tanpa izin?

Startup yang beroperasi tanpa NIB atau izin usaha yang diperlukan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, denda, atau penghentian kegiatan usaha. Untuk bidang usaha tertentu yang memerlukan izin sektoral (seperti fintech, pendidikan, kesehatan), pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana.

Bagaimana cara membuat term sheet dan perjanjian investasi yang sah di Indonesia?

Term sheet adalah dokumen tidak mengikat yang menggariskan kondisi investasi. Setelah disepakati, dituangkan dalam Perjanjian Investasi, Shareholders Agreement, dan perubahan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Bagaimana uplaw.ai membantu saya dengan hukum startup di Indonesia?

Ceritakan tahap startup Anda — apakah baru mendirikan, mengurus izin OSS, menyiapkan kontrak karyawan, atau mempersiapkan pendanaan — dan uplaw.ai akan membantu Anda memahami kewajiban hukum, mempersiapkan dokumen, dan memandu prosedur yang diperlukan.

Startup Indonesia mendapatkan pendanaan dan perizinan

Gratis untuk memulai

Membangun startup? Ceritakan kepada uplaw.ai.

Tanpa akun. uplaw.ai membantu memilih struktur hukum yang tepat dan mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan.

uplaw.ai bukan firma hukum dan tidak memberikan nasihat hukum. AI dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting sebelum mengajukan.

TermsPrivacySupport

© 2026 VAST BRANDS LLC

Gratis untuk memulai · Tanpa akun · uplaw.ai menangani formulirnya