Izin apa yang diperlukan untuk menjalankan bisnis online di Indonesia?
Semua bisnis online di Indonesia wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui OSS di oss.go.id. Toko online skala kecil dapat menggunakan NIB Usaha Mikro. Marketplace atau platform digital dengan pendapatan di atas threshold tertentu wajib mendaftar sebagai PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) ke Kemendag.
Apa kewajiban pajak bisnis online di Indonesia?
Pelaku bisnis online wajib mendaftarkan NPWP dan melaporkan penghasilan. Penjual melalui marketplace wajib membayar PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN jika omzet melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Marketplace besar bertindak sebagai pemungut PPN atas nama penjual. Gunakan tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM.
Apa kewajiban bisnis online terhadap data pelanggan berdasarkan UU PDP?
Bisnis online yang mengumpulkan data pelanggan (nama, alamat, nomor HP, data pembayaran) adalah pengendali data dan tunduk pada UU PDP 2022. Wajib memperoleh consent, menjaga keamanan data, memberitahu pelanggan jika terjadi kebocoran data dalam 14 hari, dan memiliki kebijakan privasi yang jelas.
Bagaimana melindungi nama merek bisnis online dari penjiplakan?
Daftarkan merek dagang ke DJKI melalui dgip.go.id. Merek terdaftar mendapat perlindungan 10 tahun. Juga daftarkan nama domain dan username media sosial dengan merek yang sama untuk memperkuat perlindungan. Tanpa pendaftaran merek, perlindungan hukum sangat lemah jika terjadi penjiplakan.
Apa regulasi yang berlaku untuk bisnis fintech di Indonesia?
Fintech wajib terdaftar atau mendapat izin dari OJK. Pinjol (peer-to-peer lending) diatur POJK No. 10 Tahun 2022. Payment gateway wajib mendapat izin Bank Indonesia. Fintech yang tidak berizin beroperasi secara ilegal dan dapat dipidana. Cek legalitas fintech di ojk.go.id atau bi.go.id.
Apa tanggung jawab hukum admin media sosial untuk bisnis?
Admin akun media sosial bisnis bertanggung jawab atas konten yang diunggah berdasarkan UU ITE. Konten yang mengandung pencemaran nama baik, hoaks, atau ujaran kebencian dapat dipidana. Bisnis harus memastikan klaim produk dapat dibuktikan kebenarannya untuk menghindari gugatan iklan menyesatkan.
Apakah bisnis dropship di Indonesia memerlukan izin khusus?
Dropship di Indonesia tidak memerlukan izin khusus selain NIB. Namun dropshipper tetap bertanggung jawab kepada konsumen atas kualitas produk yang dijual meskipun tidak memegang stok. Dropshipper tunduk pada UUPK dan PP e-Commerce dan harus memenuhi hak retur dan refund konsumen.
Bagaimana bisnis online menangani permintaan takedown konten oleh pihak ketiga?
Jika menerima permintaan takedown (DMCA atau notice berdasarkan UU Hak Cipta Indonesia), evaluasi klaim tersebut sebelum bertindak. Jika klaim tidak sah, Anda dapat mengajukan counter-notice. Jika konten Anda adalah konten orisinal, dokumentasikan kepemilikan untuk pembelaan.
Apa kewajiban bisnis online jika terjadi sengketa dengan konsumen?
Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019, pelaku usaha e-commerce wajib menyediakan mekanisme pengaduan konsumen yang mudah diakses, merespons pengaduan dalam 1x24 jam, menyelesaikan sengketa dalam waktu yang wajar, dan memberikan refund atau penggantian untuk produk yang bermasalah.
Bagaimana uplaw.ai membantu saya dengan hukum bisnis online di Indonesia?
Ceritakan kebutuhan hukum bisnis online Anda di chat. uplaw.ai membantu menyiapkan syarat dan ketentuan (terms of service), kebijakan privasi sesuai UU PDP, panduan kepatuhan pajak e-commerce, prosedur pendaftaran merek di DJKI, dan dokumen sengketa konsumen online.
Gratis untuk memulai
Ada masalah hukum bisnis online? Ceritakan kepada uplaw.ai.
Tanpa perlu akun. uplaw.ai membantu menyiapkan dokumen legalitas bisnis online Anda.