Apa itu UMP dan UMK di Indonesia?
UMP (Upah Minimum Provinsi) adalah upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur berlaku untuk seluruh wilayah provinsi. UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan berlaku di kabupaten/kota tertentu. UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. Penetapan dilakukan setiap tahun berdasarkan formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Apakah pengusaha boleh membayar upah di bawah UMP/UMK?
Tidak. Membayar upah di bawah upah minimum adalah pelanggaran UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja yang dapat dikenai sanksi pidana penjara 1–4 tahun dan/atau denda Rp 100 juta–400 juta. Pengecualian hanya berlaku untuk UKM tertentu yang mendapat penetapan khusus dari Gubernur.
Bagaimana cara melaporkan pengusaha yang membayar upah di bawah minimum?
Laporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten/kota setempat secara tertulis. Sertakan: nama dan alamat perusahaan, bukti penerimaan gaji (slip gaji atau catatan transfer), jumlah gaji yang diterima, dan UMP/UMK yang berlaku. Inspektur ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan ke perusahaan.
Apakah komponen tunjangan bisa dimasukkan sebagai bagian upah minimum?
Berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021, upah minimum hanya terdiri dari upah pokok. Tunjangan tetap dapat dimasukkan sebagai komponen upah minimum hanya jika dijamin pembayarannya setiap bulan tanpa syarat. Tunjangan tidak tetap (seperti uang makan berdasarkan kehadiran) tidak dapat diperhitungkan.
Apakah upah minimum berlaku untuk pekerja baru atau masa percobaan?
Ya. Upah minimum berlaku untuk semua pekerja tanpa terkecuali, termasuk pekerja baru dan yang sedang dalam masa percobaan (probation). Penetapan upah di bawah minimum dengan alasan masih masa percobaan adalah ilegal.
Bagaimana upah lembur dihitung berdasarkan hukum Indonesia?
Lembur pada hari kerja biasa: jam pertama = 1,5x upah per jam, jam berikutnya = 2x upah per jam. Lembur pada hari istirahat/libur resmi = 2x upah per jam untuk 8 jam pertama, 3x untuk jam ke-9, dan 4x untuk jam ke-10 dan seterusnya. Upah per jam = 1/173 x upah bulanan.
Apakah PKWT (karyawan kontrak) berhak mendapat upah minimum yang sama?
Ya. Karyawan PKWT berhak atas upah minimum yang sama dengan karyawan tetap untuk pekerjaan yang sama. Selain itu, PKWT yang berakhir tanpa pembaruan berhak atas uang kompensasi berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021.
Apa yang terjadi setelah laporan pelanggaran upah ke Disnaker?
Disnaker akan mengirim inspektur ketenagakerjaan untuk memeriksa perusahaan dalam 7 hari kerja. Jika terbukti melanggar, dikeluarkan nota pemeriksaan yang mewajibkan pengusaha membayar kekurangan upah plus sanksi. Jika tidak dipatuhi, kasus dilimpahkan ke penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk proses pidana.
Apakah saya bisa mengajukan klaim upah yang belum dibayar melalui PHI?
Ya. Perselisihan upah yang tidak terselesaikan melalui bipartit atau mediasi Disnaker dapat dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Gugatan upah yang nilainya di bawah Rp 150 juta dapat diproses melalui prosedur gugatan cepat (small claims) yang lebih sederhana.
Bagaimana uplaw.ai membantu saya dengan hak upah minimum di Indonesia?
Ceritakan situasi upah Anda — jumlah upah yang diterima, UMK/UMP yang berlaku di daerah Anda, dan bukti pembayaran yang ada. uplaw.ai membantu menyiapkan laporan ke Disnaker, surat tuntutan kekurangan upah, dan panduan mengajukan gugatan ke PHI jika diperlukan.
Gratis untuk memulai
Upah di bawah minimum? Ceritakan ke uplaw.ai.
Tanpa akun. uplaw.ai membantu menyiapkan laporan pelanggaran upah ke Disnaker dan panduan tuntutan ke PHI.