Siapa yang berhak mendapatkan THR di Indonesia?
Semua pekerja/buruh yang telah bekerja minimal 1 bulan secara terus-menerus berhak mendapat THR, baik karyawan tetap (PKWTT) maupun karyawan kontrak (PKWT), termasuk karyawan harian lepas yang bekerja minimal 1 bulan. THR merupakan kewajiban pengusaha berdasarkan PP 36/2021 dan Permenaker 6/2016.
Berapa besaran THR yang berhak diterima karyawan Indonesia?
Karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak mendapat 1 bulan upah. Karyawan dengan masa kerja 1 bulan–12 bulan mendapat THR proporsional (masa kerja/12 x 1 bulan upah). Jika PKB atau perjanjian kerja mengatur THR lebih besar, berlaku ketentuan yang lebih menguntungkan karyawan.
Kapan batas waktu pembayaran THR di Indonesia?
THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Untuk karyawan muslim, H-7 Idul Fitri. Untuk karyawan non-muslim, H-7 sebelum hari raya keagamaan masing-masing (Natal, Nyepi, Waisak, Imlek, dll). Pembayaran THR setelah batas waktu dikenakan denda 5% per hari dari total THR yang tertunggak.
Apakah THR karyawan yang mengundurkan diri sebelum hari raya tetap berhak?
Ya, selama masa kerja minimal 1 bulan dan pengunduran diri terjadi kurang dari 30 hari sebelum hari raya, karyawan tetap berhak mendapat THR proporsional. Jika pengunduran diri lebih dari 30 hari sebelum hari raya, hak THR bergantung pada perjanjian kerja atau PKB perusahaan.

Bagaimana cara melaporkan THR yang tidak dibayar oleh pengusaha?
Laporan THR tidak dibayar dapat disampaikan melalui: posko THR Kemnaker yang dibuka setiap tahun menjelang hari raya (website kemnaker.go.id), aplikasi SIAP Kerja, atau langsung ke Disnaker setempat. Sertakan bukti hubungan kerja (kontrak, slip gaji), besaran THR yang seharusnya diterima, dan surat/bukti penolakan pengusaha.
Apa sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar THR?
Pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenakan: sanksi administratif (teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha), denda 5% dari total THR tertunggak per hari keterlambatan, dan dalam kondisi tertentu dapat dipidana. Disnaker dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi sesuai UU Ketenagakerjaan.
Apakah pengusaha boleh mencicil THR karyawan?
Pada prinsipnya tidak boleh. THR harus dibayar penuh sebelum hari raya. Namun dalam kondisi darurat (seperti pandemi 2020), pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan pengecualian. Jika pengusaha mengalami kesulitan keuangan, wajib mengajukan permohonan ke Disnaker dan bernegosiasi dengan karyawan — tetapi tetap harus membayar lunas sebelum hari H.

Apakah THR termasuk dalam komponen pesangon jika di-PHK?
THR dan pesangon adalah hak yang berbeda dan tidak saling menggantikan. Jika karyawan di-PHK sebelum hari raya, karyawan tetap berhak atas THR proporsional (jika sudah 1 bulan bekerja) ditambah pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai UU Ketenagakerjaan.
Bagaimana menghitung komponen upah yang digunakan sebagai dasar THR?
Dasar perhitungan THR adalah upah bulanan terakhir. Upah meliputi upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap (seperti tunjangan makan/transportasi yang berdasarkan kehadiran) tidak termasuk dalam dasar THR. Jika upah berbasis satuan/borongan, menggunakan rata-rata upah 12 bulan terakhir.
Bagaimana uplaw.ai membantu saya dengan hak THR karyawan di Indonesia?
Ceritakan masalah THR Anda — apakah THR tidak dibayar, dibayar kurang, terlambat, atau pengusaha menolak membayar — dan uplaw.ai akan membantu Anda memahami hak-hak terkait THR, cara menghitung besaran yang benar, dan langkah pengaduan ke posko THR atau Disnaker.

Gratis untuk memulai
THR tidak dibayar? Ceritakan kepada uplaw.ai.
Tanpa akun. uplaw.ai membantu memahami hak THR karyawan dan mempersiapkan laporan ke posko THR atau Disnaker.

