Apa hak karyawan untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat pekerja di Indonesia?
Berdasarkan UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Tidak boleh ada diskriminasi, pemecatan, atau intimidasi terhadap karyawan karena mendirikan atau bergabung dengan serikat. Hak ini dijamin konstitusi dan UU Ketenagakerjaan.
Bagaimana cara mendirikan serikat pekerja di perusahaan?
Serikat pekerja dapat dibentuk oleh minimal 10 orang pekerja. Tahapan: (1) Rapat pembentukan dengan pembuatan anggaran dasar/anggaran rumah tangga; (2) Pemilihan pengurus; (3) Pencatatan ke Disnaker setempat dalam 30 hari setelah terbentuk; (4) Mendapat nomor bukti pencatatan. Serikat yang tercatat dapat melakukan perundingan kolektif.
Apa itu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan bagaimana cara membuatnya?
PKB adalah perjanjian antara serikat pekerja dengan pengusaha yang mengatur syarat-syarat kerja. PKB dibuat melalui perundingan bipartit. Serikat pekerja yang mewakili lebih dari 50% karyawan perusahaan berhak berunding sendiri. Jika kurang dari 50%, beberapa serikat dapat berkoalisi. PKB berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang.
Apa yang dimaksud union busting dan apakah itu legal di Indonesia?
Union busting adalah tindakan pengusaha yang menghalangi, menekan, atau mencegah karyawan berserikat — seperti mem-PHK pengurus serikat, mengancam anggota, atau membuat serikat tandingan. Ini ilegal di Indonesia. Berdasarkan UU 21/2000 Pasal 43, pelaku dapat dipidana penjara 1–5 tahun atau denda Rp 100–500 juta.
Apakah pengurus serikat pekerja mendapat perlindungan khusus dari PHK?
Ya. Pengurus dan anggota serikat pekerja tidak boleh di-PHK karena kegiatan serikat. Jika PHK terjadi saat karyawan sedang menjalankan aktivitas serikat (termasuk berunding atau mogok sah), PHK tersebut batal demi hukum. Karyawan yang di-PHK karena berserikat berhak meminta pemulihan (dipekerjakan kembali) atau kompensasi.
Bagaimana prosedur mogok kerja yang sah di Indonesia?
Mogok kerja sah harus memenuhi: (1) Perundingan bipartit yang gagal; (2) Pemberitahuan tertulis ke pengusaha dan Disnaker minimal 7 hari sebelum mogok; (3) Isi pemberitahuan mencantumkan waktu, tempat, dan alasan mogok; (4) Tidak mengganggu ketertiban umum. Mogok sah melindungi karyawan dari PHK dan pemotongan upah.
Apa hak serikat pekerja dalam hal pengawasan tempat kerja?
Serikat pekerja berhak: memantau pelaksanaan PKB dan peraturan ketenagakerjaan, menyampaikan pengaduan ke Disnaker, menghadiri sidang lembaga-lembaga ketenagakerjaan (LKS Bipartit/Tripartit), dan mendapat informasi tentang kondisi keuangan perusahaan yang relevan dengan perundingan. Pengurus berhak mendapat waktu untuk kegiatan serikat.
Apakah ada federasi atau konfederasi serikat pekerja yang bisa diikuti?
Ya. Serikat pekerja tingkat perusahaan dapat bergabung dengan federasi (minimal 5 serikat), dan federasi dapat bergabung dengan konfederasi (minimal 3 federasi dengan anggota tersebar di minimal 9 provinsi). Konfederasi terbesar Indonesia antara lain KSPI, KSPSI, dan KSBSI. Bergabung dengan federasi memberi akses advokasi yang lebih luas.
Bagaimana cara mengadukan pelanggaran hak serikat pekerja?
Pelanggaran hak berserikat dapat diadukan ke: Disnaker setempat (pengawas ketenagakerjaan), LKS Bipartit atau LKS Tripartit, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk kasus PHK karena berserikat, atau Polisi/Kejaksaan untuk pelanggaran pidana UU 21/2000. Sertakan bukti (surat PHK, ancaman, komunikasi tertulis).
Bagaimana uplaw.ai membantu saya dengan hak serikat pekerja di Indonesia?
Ceritakan masalah serikat pekerja Anda — apakah soal pendirian serikat yang dihalang-halangi, PHK pengurus serikat, perundingan PKB yang buntu, atau mogok kerja — dan uplaw.ai akan membantu Anda memahami hak-hak berdasarkan UU 21/2000, prosedur yang harus ditempuh, dan dokumen yang perlu disiapkan.
Gratis untuk memulai
Ada masalah serikat pekerja? Ceritakan kepada uplaw.ai.
Tanpa akun. uplaw.ai membantu memahami hak serikat pekerja dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan.