Apa hak pesangon karyawan yang di-PHK di Indonesia?
Berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021, karyawan PKWTT (tetap) yang di-PHK berhak atas: (1) Uang Pesangon (UP) berdasarkan masa kerja, maksimal 9 bulan upah; (2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) untuk masa kerja di atas 3 tahun; (3) Uang Penggantian Hak (UPH) mencakup cuti tahunan yang belum diambil, biaya perumahan, pengobatan, dan penggantian perumahan dinas. Total pesangon bergantung pada alasan PHK dan lama bekerja.
Apa perbedaan pesangon karyawan PKWT dan PKWTT?
PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu / karyawan tetap) berhak atas pesangon penuh sesuai UU Cipta Kerja saat di-PHK. PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / kontrak) mendapat uang kompensasi saat kontrak berakhir, dihitung berdasarkan masa kerja. Jika karyawan PKWT di-PHK sebelum kontrak habis tanpa alasan sah, pengusaha wajib membayar ganti rugi sebesar upah sisa kontrak.
Berapa rumus menghitung uang pesangon di Indonesia?
Uang Pesangon dihitung: masa kerja kurang 1 tahun = 1 bulan upah; 1–2 tahun = 2 bulan upah; 2–3 tahun = 3 bulan upah; berlanjut hingga masa kerja 8 tahun ke atas = 9 bulan upah. UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja) dimulai dari masa kerja 3–6 tahun = 2 bulan upah, hingga 24 tahun ke atas = 10 bulan upah. Perlu diperhatikan bahwa faktor pengali bergantung pada alasan PHK.
Apakah pengusaha boleh tidak membayar pesangon saat mem-PHK karyawan?
Tidak, kecuali PHK karena karyawan melakukan kesalahan berat (seperti penggelapan, kekerasan, pelecehan seksual) yang dibuktikan dengan putusan pengadilan. Pada PHK normal, termasuk efisiensi dan pailit, pengusaha wajib membayar pesangon sesuai ketentuan UU Cipta Kerja. Penolakan membayar pesangon adalah pelanggaran yang dapat dilaporkan ke Disnaker dan dibawa ke PHI.
Apa yang harus dilakukan jika pengusaha menolak membayar pesangon?
Langkah penyelesaian: (1) Negosiasi bipartit langsung dengan pengusaha — wajib dilakukan dulu; (2) Jika gagal (30 hari), laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat untuk mediasi tripartit; (3) Jika mediasi gagal (30 hari), ajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI); (4) Kasasi ke Mahkamah Agung jika tidak puas. Setiap tahap ada batas waktu yang harus dipatuhi.
Apakah ada batas waktu mengajukan tuntutan pesangon di Indonesia?
Ya. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, tuntutan hak atas pesangon memiliki daluarsa 2 tahun sejak hak tersebut timbul (biasanya sejak PHK). Jika melampaui batas ini, hak gugat dapat gugur. Oleh karena itu, segera ambil tindakan setelah menerima surat PHK atau mengetahui pengusaha tidak akan membayar pesangon.
Apakah karyawan yang mengundurkan diri berhak atas pesangon?
Karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela umumnya tidak berhak atas uang pesangon, tetapi tetap berhak atas Uang Penggantian Hak (UPH) dan UPMK jika masa kerja cukup panjang. Pengecualian: jika pengunduran diri dipaksakan oleh kondisi kerja yang melanggar hukum (konstruktif PHK), karyawan dapat menuntut pesangon penuh.
Apakah BPJS Ketenagakerjaan mempengaruhi pesangon?
BPJS Ketenagakerjaan (JHT) adalah dana jaminan hari tua yang dapat dicairkan terpisah dari pesangon. Sejak 2022, JHT dapat dicairkan saat peserta berusia 56 tahun atau berhenti bekerja (setelah melewati masa tunggu 1 bulan). Pencairan JHT tidak mengurangi hak pesangon yang wajib dibayar pengusaha. Keduanya adalah hak berbeda.
Bagaimana jika pengusaha menyatakan pailit dan tidak bisa membayar pesangon?
Saat perusahaan pailit, pesangon karyawan termasuk dalam utang yang didahulukan (kreditur preferen) dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga. Karyawan dapat mendaftarkan tagihan pesangon melalui kurator pailit. Jika aset tidak cukup, karyawan dapat mengajukan permohonan ke BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Bagaimana uplaw.ai membantu saya dengan hak pesangon PHK di Indonesia?
Ceritakan situasi PHK Anda — jenis kontrak, lama bekerja, alasan PHK, dan respons pengusaha tentang pesangon. uplaw.ai membantu menghitung hak pesangon, menyiapkan surat tuntutan bipartit, panduan laporan ke Disnaker, dan dokumen gugatan PHI sesuai UU Cipta Kerja Indonesia.
Gratis untuk memulai
Terkena PHK? Cek hak pesangon Anda dengan uplaw.ai.
Tanpa akun. uplaw.ai membantu menghitung pesangon, menyiapkan surat tuntutan bipartit, dan panduan laporan ke Disnaker atau PHI.