Siapa yang berhak mendapat bantuan hukum gratis di Indonesia?
Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, setiap orang yang tidak mampu berhak mendapat bantuan hukum gratis. Syaratnya adalah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau menjadi penerima bantuan sosial (KIP, PKH, KIS). Bantuan hukum mencakup perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.
Apa itu YLBHI dan bagaimana cara mengaksesnya?
YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) adalah organisasi bantuan hukum tertua dan terbesar di Indonesia dengan jaringan LBH di seluruh kota besar. Kunjungi kantor LBH di kota Anda atau akses ylbhi.or.id. Konsultasi awal gratis. LBH menangani kasus HAM, buruh, lingkungan, dan hukum pidana.
Apa itu Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan?
Posbakum adalah layanan bantuan hukum yang ditempatkan di setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014. Posbakum menyediakan konsultasi hukum gratis, bantuan pengisian formulir, dan penyusunan gugatan/permohonan bagi masyarakat kurang mampu.
Apakah pengacara yang memberi bantuan hukum gratis mendapat pembayaran dari negara?
Ya. Negara membayar honorarium kepada advokat atau organisasi bantuan hukum yang terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM. Pembayaran dilakukan setelah perkara selesai, bukan dari klien. Ini berarti klien tidak perlu membayar apapun kepada pengacara yang memberikan bantuan hukum.
Bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum untuk kasus pidana?
Dalam perkara pidana, tersangka atau terdakwa yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dan tidak mampu wajib didampingi pengacara yang ditunjuk negara. Jika belum ada pengacara, minta kepada penyidik atau hakim untuk menunjuk pengacara dari LBH atau LKBH (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum).
Apakah bantuan hukum gratis tersedia untuk perempuan korban kekerasan?
Ya. Berbagai lembaga khusus menangani bantuan hukum untuk perempuan: LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), Yayasan Pulih, Rifka Annisa, dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di setiap kabupaten/kota. Semua layanan ini gratis.
Di mana saya bisa menemukan LBH gratis di kota saya?
Cari LBH di kota Anda melalui direktori Kementerian Hukum dan HAM di bphn.go.id atau ylbhi.or.id. LBH terakreditasi ada di hampir semua kota besar Indonesia termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang, dan Yogyakarta.
Apakah konsultasi hukum di LBH benar-benar gratis?
Konsultasi awal di LBH terakreditasi sepenuhnya gratis. Untuk pendampingan kasus, LBH gratis bagi yang memenuhi syarat tidak mampu. Beberapa LBH mungkin meminta sumbangan sukarela, namun tidak boleh mewajibkan pembayaran. Jika LBH terakreditasi meminta biaya wajib, laporkan ke Kementerian Hukum dan HAM.
Apakah mahasiswa hukum bisa memberikan bantuan hukum?
Ya. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di fakultas hukum perguruan tinggi memberikan layanan konsultasi dan pendampingan gratis di bawah bimbingan dosen pengacara. Ini adalah alternatif yang baik untuk kasus-kasus sederhana seperti sengketa kontrak, perceraian, atau masalah ketenagakerjaan.
Bagaimana uplaw.ai membantu saya dengan hak bantuan hukum di Indonesia?
Ceritakan kasus hukum yang Anda hadapi dan kondisi finansial Anda. uplaw.ai membantu mengidentifikasi LBH atau Posbakum terdekat yang dapat membantu, menyiapkan surat permohonan bantuan hukum, dan menjelaskan dokumen yang perlu disiapkan sesuai UU Bantuan Hukum Indonesia.
Gratis untuk memulai
Butuh bantuan hukum gratis? Ceritakan ke uplaw.ai.
Tanpa akun. uplaw.ai membantu menemukan LBH terdekat dan menyiapkan surat permohonan bantuan hukum sesuai UU No. 16 Tahun 2011.