Apa itu PHK tidak adil menurut UU Cipta Kerja di Indonesia?
PHK tidak adil terjadi ketika pengusaha memutus hubungan kerja tanpa alasan yang sah berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021. Alasan tidak sah meliputi pekerja sakit, menjalankan ibadah, menikah, atau melaporkan pelanggaran perusahaan.
Apa saja hak pesangon yang bisa saya dapatkan setelah di-PHK?
Besarnya pesangon tergantung masa kerja. Untuk masa kerja 1 tahun, Anda berhak mendapat 1 bulan upah. Masa kerja 8 tahun atau lebih berhak atas 9 bulan upah. Selain pesangon, Anda juga berhak atas uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seperti cuti yang belum diambil.
Bagaimana prosedur pengajuan sengketa PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)?
Pertama, selesaikan melalui bipartit (musyawarah pekerja-pengusaha) dalam 30 hari. Jika gagal, lanjutkan ke mediasi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat. Apabila mediasi gagal, ajukan gugatan ke PHI di Pengadilan Negeri setempat. Proses ini gratis dan Anda bisa mendampingi sendiri.
Berapa batas waktu untuk mengajukan sengketa PHK?
Anda memiliki waktu 1 tahun sejak pemutusan hubungan kerja untuk mengajukan gugatan ke PHI berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Segera bertindak setelah mendapat surat PHK.
Apakah saya perlu pengacara untuk mengajukan gugatan ke PHI?
Tidak wajib. Anda dapat mendampingi diri sendiri di PHI. Alternatifnya, Anda bisa meminta bantuan serikat pekerja atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menyediakan layanan gratis. Sidang PHI tidak memungut biaya perkara.
Apa perbedaan PKWT dan PKWTT dalam konteks PHK?
PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) adalah kontrak kerja dengan jangka waktu tetap, sedangkan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) adalah kontrak kerja tetap. Karyawan PKWTT memiliki perlindungan PHK yang lebih kuat dan berhak atas pesangon penuh jika di-PHK tanpa alasan sah.
Apa yang harus saya lakukan jika pengusaha tidak membayar pesangon?
Laporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten/kota setempat. Jika tidak ada penyelesaian, Anda dapat mengajukan gugatan ke PHI untuk memaksa pembayaran pesangon. Dalam kasus tertentu, pengusaha yang tidak membayar pesangon dapat dikenai sanksi pidana.
Apakah PHK karena efisiensi perusahaan tetap memberikan hak pesangon?
Ya. PHK karena efisiensi, penggabungan perusahaan, atau kebangkrutan tetap memberikan hak pesangon kepada pekerja sesuai ketentuan PP No. 35 Tahun 2021. Besarannya sama dengan PHK biasa, yaitu berdasarkan masa kerja.
Bagaimana jika saya di-PHK saat sedang sakit atau hamil?
PHK terhadap pekerja yang sedang sakit berkepanjangan (sampai 12 bulan) atau karyawan perempuan yang hamil adalah dilarang berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Jika terjadi, PHK tersebut batal demi hukum dan Anda berhak dipekerjakan kembali atau mendapat kompensasi.
Bagaimana uplaw.ai membantu saya dengan PHK tidak adil di Indonesia?
Ceritakan situasi PHK Anda — masa kerja, alasan PHK, dan apakah Anda sudah menerima pesangon. uplaw.ai akan membantu menghitung hak pesangon Anda, menyiapkan surat keberatan, dan memandu proses pengajuan ke Disnaker atau PHI sesuai ketentuan UU Cipta Kerja.
Gratis untuk memulai
Di-PHK tidak adil? Ceritakan situasi Anda ke uplaw.ai.
Tanpa akun. uplaw.ai menghitung hak pesangon dan memandu proses pengaduan ke Disnaker atau PHI.